Hak Asasi Manusia

  • Pengertian HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang secara kodrat telah melekat kepada setiap manusia dan tidak dapat di ganggu gugat karena meerupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Hak asasi manusia berdasarkan uu no. 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

  • Macam-macam HAM

1. Hak asasi pribadi

yaitu hak kemerdekaan memeluk agama, beribadat menurut agama masing-masing, menyatakan pendapat dan kebebasan berorganisasi atau berserikat.

2. Hak asasi ekonomi

Yaitu hak kebebasan memiliki ssesuatu, hak membeli dan menjual sesuatu, serta hak mengadakan suatu perjanjian  atau kontrak.

3.  Hak asasi persamaan hukum

Yaitu hak memperoleh perlakuan sama dalam hukum dan pemerintahan

4.  Hak asasi politik

Yaitu hak diakui dalam kedudukan sebagai warga negara yang ssederajat. Jadi setiap warga negara berhak dalam keikutsertaannya dalam pemerintahan, seperti hak memilih dan dipilih

 5. Hak asasi sosial dan kebudayaan

Yaitu hak kebebasan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam mengembangkan kebudayaan.

6. Hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum

Yaitu hak mendapat perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan (razia, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum).

  • Instrumen hukum HAM nasional
  1. UUD 1945

Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang khusus mengatur HAM adalah pasal 28A sampai dengan 28J yang tercakup pada BAB XA UUD 1945.

  1. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998

Tap MPR ini memuat piagam hak asasi manusia serta pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM. Melalui ini MPR menugaskan lembaga-lembaga tinggi negara serta seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan permasalahan mengenai HAM kepada seluruh masyarakat.

Hak asasi manusia yang terdapat pada tap MPR meliputi Hak untuk hidup, Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Hak mengembangkan diri, Hak memperoleh keadilan, Hak kemerdekaan, Hak atas informasi, Hak keamanan, serta Hak kesejahteraan.

  • Instrumen kelembagaan HAM nasional

1. Komnas HAM

Komnas HAM merupakan lembaga perlindungan yang didirikan oleh pemerintah untuk mengawasi pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat. Pelanggaran HAM itu sendiri terbagi menjadi 2 yaitu pelanggaran HAM berat dan biasa. Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan, sedangkan pelanggaran HAM biasa meliputi penghinaan serta pembatasan pendapat seseorang.

2. Pengadilan HAM

Pengadilan HAM menurut UU No. 26 tahun 2000 berada  di lingkungan peradilan umum  dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Tugas dari peradilan ini adalah memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat seperti genosida (memusnahkan sebagian bangsa, ras, kelompok, etnis, kelompok agama dengan membunuhnya atau memberikan penderitaan mental dan fisik terhadap anggota kelompok tersebut).

3. Pengadilan HAM Ad Hoc

Pengadilan ini digunakan untuk menyelesaikan perkara HAM pada pengadilan HAM karena keterbatasan wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara perlanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 tahun 2000.

4. Komisi kebenaran dan rekonsiliasi

Lembaga ini adalah alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat diluar pengadilan HAM yang dibentuk dengan undang-undang.

5. Lembaga Swadaya Masyarakat

Di Indonesia ada beberapa lembaga yang bergerak dalam penegakan HAM antara lain kontras, imparsial, yayasan lembaga bantuan hukum indonesia, PBHI, lembaga studi dan advokasi masyarakat.

  • Pencegahan pelanggaran HAM

Pencegahan dapat dilakukan dengan:

  1. Penciptaan perundang-undangan HAM yang semakin lengkap.
  2. Penciptaan lembaga pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan HAM.
  3. Pelaksanaan pendidikan HAM kepada masyarakat.
  4. Menugaskan kepada presiden serta DPR untuk ssegera meratifikasi bebagai instrumen internasional tentang HAM sepanjang tidak bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945.
  • Penindakan atas pelanggaran HAM

Penegakan HAM dapat dilakukan dengan upaya-upaya berikut.

  1. Pelayanan, konsultasi, pendampingan, dan advokasi bagi masyarakat yang menghadapi kasus HAM.
  2. Penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM. Daam hal ini komnas HAM, lembaga bantuan hukum, dan LSM memiliki peranan penting.
  3. Investigasi yaitu pencarian data, informasi, dan fakta yang berkaitan dengan peristiwa dalam masyarakat yang patut diduga merupakan pelanggaran HAM. Investigasi ini dilakukan oleh komnas HAM.
  4. Penyelesaian perkara dengan perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan proses ini.

 

 

sumber: Kewarganegaraan 1 SMA kelas X. Drs. H. Sulardi Abubakar dkk, yudistira

One thought on “Hak Asasi Manusia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s